Menteri Dalam Negeri 2018
Peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahunnya ditetapkan untuk tahun 2018 dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 beserta perubahannya.
Menteri dalam negeri 2018. Peraturan menteri dalam negeri no. Direktorat pol pp dan linmas. Peraturan kementerian dalam negeri permendagri tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Peraturan menteri dalam negeri no. Undang undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 166 tambahan lembaran. 13 persiaran perdana presint 2 62623 putrajaya.
Menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis rencana kerja dan anggaran kerja sama pelaporan dan evaluasi badan usaha milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia. Peraturan menteri dalam negeri no. 121 tahun 2018 tentang.
13 bn 2018 no 465 kemendagri go id. Peraturan kementerian dalam negeri permendagri no. Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2018 pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah untuk dapat mengakses informasi ini klik tombol di bawah ini untuk login.
Tentang batas daerah kabupaten labuhanbatu selatan provinsi sumatera utara dengan kabupaten rokan hilir provinsi riau. Menteri perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna kementerian perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna aras 13 menara no. Peraturan kementerian dalam negeri permendagri tentang perubahan keempat atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Menteri dalam negeri tentang pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di daerah.
